Aturan Baru Mengenai Barang Kiriman, Apa Saja yang Berubah?

Beberapa waktu yang lalu Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan baru terkait barang kiriman melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Barang Kiriman menggantikan Peraturan Menteri Keuangan 188/PMK. 04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman. Peraturan yang ditandatangani 29 November 2016 ini resmi berlaku 60 hari sejak diundangkan pada tanggal 29 November 2016.
 

Peraturan tesebut muncul untuk menyesuakan dengan kondisi saat ini terutama dari sektor ekonomi. Peraturan yang lama dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, terutama terkait pembebasan yang diberikan yang "hanya" USD50/kiriman/penerima barang.

 

Lalu apa saja yang berubah dalam aturan tersebut? Berikut ini satuproxima akan membeberkan poin poin penting terkait pemberlakuan aturan baru tersebut.

 

PERUBAHAN MENDASAR

Seperti dijelaskan diatas, perubahan paling mendasar terkait aturan baru ini adalah besaran pembebasan yang diberikan terhadap kiriman barang. Apabila sebelumnya diberikan pembebasan USD50/kiriman/penerima barang, pada saat aturan baru ini diterapkan maka akan besaran pembebasan dinaikkan 100% menjadi USD100/kiriman/penerima barang.  Tentu ini kabar yang menggembirakan bagi sahabat satuproxima yang sering berbelanja daring, khususnya dario situs luar negeri. Dengan menaikkan batas pembebasan diharapkan masyarakat dapat lebih leluasa untuk berbelanja dan dianggap menjawab keluhan yang selama ini masuk terkait minimnya pembebasan yang diberikan.

 

TANGGUNG JAWAB PELUNASAN KEWAJIBAN PABEAN

Ada hal yang menarik terkait aturan baru ini. Juka sebelumnya sahabat satuproxima mendapatan pembebasan dan wajib membayar atas kelebihan nilai barang, maka sejak berlakunya aturan baru ini atas barang kiriman yang melebihi nilai pembebasan (FOB $100) akan seluruhnya dikenakan bea masuk dan pajak impor.

Dari sisi cukai untuk diberikan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor untuk setiap Penerima Barang per kiriman dengan jumlah paling banyak: 40 (empat puluh) batang sigaret, 10 (sepuluh) batang cerutu, atau 40 (empat puluh) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya; dan/ atau 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter minuman yang mengandung etil alkohol. Kalau lebih dari 1 (satu) jenis, pembebasan bea masuk dan cukai diberikan setara dengan perbandingan jumlah per jenis hasil tembakau tersebut. Dan kalau jumlahnya lebih, atas kelebihan barang kena cukai tersebut dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan disaksikan Penyelenggara Pos yang bersangkutan.

Lalu bagaimana atas nilai barang yang melebihi nilai barang yang disebutkan diatas? Untuk kiriman dengan nilai diatas FOB $1500, maka pihak Pos akan memberitahukan Anda agar membuat dokumen impor sendiri berupa Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK). Selanjutnya dokumen PIBK ini dikuasakan ke Pos untuk diserahkan ke Bea Cukai. Dalam hal ini sahabat satuproxima yang menghitung bea masuk dan pajak impornya serta kewajiban pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan atas barang kiriman tersebut (self assesment).

Pihak Pos/PJT bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak impor atas barang yang masih dalam batas yang ditentukan sekaligus sebagai perwakilan/ kuasa atas barang kiriman. Segala informasi terkait barang kiriman akan diinformasikan kepada Pos/PJT untuk selanjutnya diteruskan kepada penerima barang.

 

DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Pada aturan baru ini Bea Cukai berpedoman pada Dokumen Pengiriman Barang atau yang disebut dengan Consignment Note yang diberikan oleh pihak Pos. Dokumen ini memiliki kode CN- 22/CN-23 atau dokumen sejenis yang merupakan dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang di luar negeri dengan Penyelenggara Pos untuk mengirimkan Barang Kiriman kepada Penerima Barang di dalam negeri.

 

MANAJEMEN RESIKO DAN KEMUDAHAN PENGHITUNGAN

Hal lain yang menjadi perhatian adalah manajemen resiko yang diterapkan atas barang kiriman yang melalui pemeriksaan Bea Cukai sebagai berikut :

  • Atas barang kiriman dapat dilakukan pemeriksaan fisik secara selektif yang disaksikan oleh pihak Pos.
  • Barang dengan nilai sampai dengan FOB $100, diberikan persetujuan pengeluaran.
  • Barangnya lebih dari FOB $100 s.d. FOB $1500, melalui Pos/ Jasa Titipan Bea Cukai akan meminta dokumen pelengkap terkait barang kiriman anda sebagai dasar pengenaan bea masuk dan pajak impor. Dalam hal barang kiriman trkena larangan dan pembatasan harus dilengkapi dengan dokumen pemenuhan larangan dan pembatasan =.
    • Atas barang ini dikenakan tarif bea masuk sebesar 7.5% kecuali untuk barang kiriman berupa buku ilmu pengetahuan.
    • Bea Cukai akan mengeluarkan dokumen Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/ atau Pajak (SPPBMCP) yang merupakan dasar pembayaran bea masuk dan pajak impor serta merupakan persetujuan pengeluaran barang.
    • Pihak Pos/ PJT yang membayar bea masuk dan pajak impor yang terutang, sahabat satuproxima membayar ke pihak Pos/PJT termasuk biaya handling dan packing ulang serta biaya lainnya yang mungkin dikenakan
  • Barangnya lebih dari $1500, Bea Cukai melalui Pos/PJT akan memberitahukan Anda agar menyampaikan PIBK atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB) apabila penerima barang merupakan badan usaha (bukan perseorangan). Sahabat satuproxima melakukan pemenuhan kewajiban secara self assesment. Petugas Bea Cukai selanjutnya akan melakukan pemeriksaan dan bila tidak ada Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) maka barang Anda dapat dikeluarkan, sebaliknya apanila ada SPTNP maka sahabat perlu melunasi terlebih dahulu sebelum barang dapat dikeluarkan.

PENGAJUAN KEBERATAN

Selanjutnya apabila terdapat keberatan atas penetapan yang dilakukan, penerima barang dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai dengan dilampiri data dan/ atau bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan.

PENERAPAN ATURAN

Dalam ketentuan peralihan disampaikan bahwa terhadap PIBK atau Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) yang telah diajukan dan telah mendapatkan nomor pendaftaran sampai dengan tanggal:

  1. 28 Januari 2017, untuk KPPBC Tipe Madya Pabean A Jakarta;
  2. 16 Februari 2017, untuk KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas;
  3. 23 Maret 2017, untuk KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan KPPBC Tipe Madya Pabean B Kuala Namu;
  4. 06 April 2017, untuk KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda, KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandung, dan KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan;
  5. 27 April 2017, untuk Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta dan KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru; dan
  6. 24 Mei 2017, untuk Kantor Pabean selain huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

diselesaikan berdasarkan Perdirjen nomor P-05/BC/2006 tentang petunjuk pelaksanaan penyelesaian impor barang kiriman melalui PJT dan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No KEP-34/BC/2000 dan No 41/DIRJEN/2000 tentang penyelesaian barang impor atau ekspor yang dikirim melalui pos. (pembebasan bea masuk atas barang kiriman masih menggunakan nilai pabean FOB 50 USD).

Nah sahabat satuproxima jangan sampai bingung nya

Apa Komentar Anda tentang Aturan Baru Mengenai Barang Kiriman, Apa Saja Yang Berubah?


Leave a Comment